Ombudsman dan PANRB Tekankan Netralitas dan Inovasi dalam KIPP PRO 2026

Ombudsman Republik Indonesia menekankan objektivitas dan netralitas penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Perluasan Skala, Replikasi, dan Orientasi Global (KIPP PRO) Tematik 2026. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan penilaian harus dilakukan secara objektif dan netral agar kredibilitas kompetisi tetap terjaga serta inovasi yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas upaya mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik. Rini mengibaratkan pemerintahan sebagai kapal yang sedang berlayar sehingga pembenahan harus terus dilakukan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN perlu mengembangkan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk mengintegrasikan pelayanan sejak fase kelahiran.

Rini menyoroti tantangan digitalisasi birokrasi di tengah keberadaan lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah. Banyaknya aplikasi tersebut menjadi perhatian dalam upaya mengintegrasikan sistem pelayanan publik agar masyarakat tidak lagi menghadapi prosedur yang berulang dan layanan yang terpisah antar instansi. Ia menegaskan pentingnya integrasi data antarinstansi untuk menyederhanakan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip bahwa data yang bergerak, bukan masyarakat.

KIPP PRO Tematik 2026 adalah transformasi dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Jika KIPP sebelumnya fokus pada membangun budaya inovasi di satu instansi, KIPP PRO berfokus pada perluasan skala, replikasi, dan orientasi global agar manfaat suatu inovasi dapat disebarluaskan dan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. KIPP PRO 2026 mengusung tema 'Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran' dan dapat diikuti peserta dari pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota).