Ombudsman Tegaskan Layanan Publik Wajib Adil dan Transparan

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengingatkan penyelenggara layanan publik wajib memenuhi standar pelayanan yang berlaku, termasuk memberikan pelayanan secara adil tanpa membeda-bedakan penerima layanan. ORI mendorong setiap penyelenggara layanan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Ombudsman RI juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan publik yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat.

Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur atau pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai bentuk kewajiban serta janji penyelenggara kepada masyarakat. Aturan utama mengenai hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta pedoman teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Hal tersebut turut ditekankan Ombudsman saat menerima audiensi Kongres Wanita Indonesia (Kowani), di Jakarta.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyampaikan Ombudsman RI siap mengawal permasalahan yang dialami masyarakat. Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto menyampaikan sejumlah dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik yang dialami, antara lain berupa penundaan berlarut dan belum adanya kepastian penyelesaian pelayanan administrasi layanan publik. Ombudsman RI menerima dengan baik kedatangan Kowani untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik tersebut.