KP2MI dorong optimalisasi KUR untuk pembiayaan pekerja migran

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mempermudah akses pembiayaan bagi calon pekerja migran. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran di Kantor KP2MI, Jakarta, Rabu. Plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur dan realisasi penyaluran sebesar 84,5 persen.

Mukhtarudin menjelaskan optimalisasi pembiayaan diperlukan untuk memastikan calon pekerja migran memiliki dukungan dana yang memadai sebelum berangkat bekerja ke luar negeri sekaligus mencegah mereka terjerat pinjaman ilegal dan berbunga tinggi. Kementerian berharap KUR Penempatan Pekerja Migran menjadi alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau, aman, dan sesuai ketentuan sehingga calon pekerja migran tidak terbebani utang sebelum memperoleh penghasilan di negara penempatan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran dalam Program SMK Go Global.

Untuk memperlancar penyaluran pembiayaan, KP2MI akan menyampaikan data lembaga penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki akreditasi unggul kepada pihak perbankan. Selain itu, Kementerian mengapresiasi skema pembiayaan KUR dari Bank Syariah Indonesia yang tidak menggunakan avalis. Pemerintah juga akan menyusun bahan sosialisasi bersama dan panduan resmi mengenai mekanisme penyaluran KUR tersebut agar calon pekerja migran, lembaga penempatan, dan perbankan memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratan, tahapan pengajuan, serta mekanisme pembiayaan.

Mukhtarudin menilai keterbatasan kemampuan finansial dapat menjadi kendala bagi calon pekerja migran yang telah menyelesaikan pelatihan dan memiliki peluang kerja di luar negeri. Kondisi tersebut berisiko mendorong mereka mencari pinjaman informal, termasuk pinjaman ilegal dengan bunga tinggi. Kementerian berharap koordinasi lintas lembaga dapat menghilangkan kendala teknis dalam penyaluran KUR bagi peserta program tersebut. Kebutuhan biaya yang perlu diperhitungkan meliputi pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan, serta berbagai keperluan administrasi yang besarnya berbeda-beda sesuai negara tujuan penempatan.