Demokrat Tantang Agenda Trump di Kongres

Demokrat memenangkan pemilu tengah tahun 2026, namun Donald Trump tetap menjadi Presiden untuk dua tahun ke depan. Kongres Demokrat akan menghadapi tiga jalur legislatif utama untuk membatasi kekuasaan Presiden, menyusun agenda positif untuk pemilu 2028, dan mencari kesepakatan bipartisan dengan Gedung Putih. Al Jazeera melaporkan dinamika ini berpotensi membuat Kongres kurang produktif karena banyak rancangan undang-undang akan disetujui Presiden.

Dalam bidang kebijakan luar negeri, Kongres memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang kekuatan perang dan resolusi Senat yang meminta pelaporan tentang hak asasi manusia di Israel. Kongres juga dapat menggunakan surat perintah komite untuk menyelidiki anggota pemerintahan Trump. Namun, kebijakan ini berpotensi diabaikan atau ditolak oleh Presiden, yang dapat memicu litigasi yang panjang.

Al Jazeera menyebutkan bahwa Kongres memiliki alat konstitusional berupa 'kekuasaan dompet' untuk mengendalikan anggaran pemerintah. Jika mayoritas Republik saat ini tidak berhasil mengesahkan undang-undang anggaran tahunan, Demokrat akan mengendalikan pendanaan pemerintah AS untuk tiga tahun ke depan. Ini mencakup alokasi tahunan Israel sebesar 3,3 miliar dolar yang sempat dipertanyakan Presiden Trump.

Penerbit melaporkan bahwa rancangan undang-undang mandiri, seperti transfer senjata ke Israel, tetap penting untuk merumuskan percakapan publik dan mendokumentasikan posisi anggota Kongres. Di Senat, rancangan undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menonjolkan kredensial progresif kandidat atau memaksa anggota yang lebih konservatif berada dalam posisi sulit. Ini dapat memengaruhi kerangka perdebatan untuk pemilu 2028, meskipun tidak akan mengubah keadaan secara langsung.